Sumenep, MUIJatim.Or.Id
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah mengingatkan perihal 2 misi penting organisasi, yakni sebagai shadiqul hukumah dan khadimul ummah. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik sekaligus mengukuhkan kepengurusan MUI Sumenep di Pendopo Agung Kabupaten Sumenep, Ahad (15/10/2023).
Disebutkan, bahwa shadiqul hukumah dapat dimaknai sebagai mitra atau partner pemerintah. Sementara khadimul ummah adalah posisi MUI sebagai pelayan umat atau masyarakat di akar rumput.
“Artinya, MUI berupaya membantu dan menemani Bapak Bupati dan Ibu Nyai Wakil Bupati (Sumenep) agar pemerintahan Kabupaten Sumenep yang merupakan representasi dari negara dan mendapat mandat dari rakyat, memiliki peran yang optimal bahkan maksimal dalam melaksanakan program-program pemerintah,” katanya.
Kiai Mutawakkil menambahkan, hal demikian penting dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep.
“Dalam konteks inilah memang seharusnya, memang demikian tugas seorang imam, tugas pemerintah, tugas seorang kepala negara, kepala pemerintahan di kabupaten maupun kota. Yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan bersama masyarakat,” terangnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo itu menyebutkan, kinerja seorang pemimpin tergantung seberapa besar maslahat yang diperoleh rakyatnya. Disebutan, bahwa seperti inilah sebenarnya dan seharusnya entitas ulama, seperti MUI atau ormas-ormas Islam yang lain di tengah masyarakat.
Menurunya, ormas itu hendaknya ikut bergerak dan mengambil peran untuk kemaslahatan bersama. Sebab, memang negara relasinya dengan rakyat di dalam Islam itu didefinisikan dengan otoritas kerja dari seberapa besar kemaslahatan rakyatnya dapat diwujudkan.
“Oleh karenanya, di sinilah MUI bertugas membantu pemerintah dan menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi dengan beragam ikhtiar pembangunan demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran di tengah masyarakat,” tegas Kiai Mutawakkil.
Dirinya pun menyebutkan, bahwa MUI Jatim telah merumuskan 3 konsen garapan ke depan. Pertama, menjaga tetap digunakannya nilai-nilai agama oleh lapisan masyarakat sebagai tuntunan kehidupan.
“Sebab, landasan dasar negara kita, Pancasila itu, sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” terangnya.
Kedua, MUI harus hadir membantu pengembangan dan pembangunan ekosistem industri halal untuk menyambut tren ekonomi global. Menurutnya, realitas tren ekonomi global saat ini cenderung mengarah kepada industri halal dan bisnis syariah.
“Realitas tren industri dunia seperti itu. Keuangan syariah juga berkembang pesat di negara-negara yang umat Islamnya minoritas. Mereka sudah mencakar bumi dan mempunyai relasi yang luas seperti perbankan syariah atau keuangan syariah yang ada di Australia, Singapura, hingga Thailand,” ucap Wakil Rais PWNU Jatim ini.
Ketiga, MUI hendaknya menjaga kondusifitas masyarakat di tahun politik 2024. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan dan edukasi atas esensi demokrasi. Bahwa demokrasi ini adalah pelaksanaan dari menentukan pemimpin.
“Artinya, kita dorong masyarakat jangan golput, gunakan hak pilihnya untuk memilih siapa yang sesuai dengan hati nuraninya. Dan tugas kita juga melindungi atau memproteksi masyarakat dari berita-berita palsu, karena ini sangat membahayakan. Jangan sampai karena berbeda pilihan merobek persaudaraan sesama warga negara,” pungkas Kiai Mutawakkil.
