Surabaya, MUIJatim.or.id
Persoalan pemilu menjadi topik yang hangat menjelang pesta demokrasi 2024. Sebab itu, Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menggelar Workshop Narasi Moderat ‘Tolak Politik Identitas dan Hoax di Tahun Politik’ yang dipusatkan di Hotel Kampi, Surabaya, Ahad (03/12/2024).
Sekretaris MUI Jawa Timur, H Fauzi Palestin mengatakan, bahwa misi penting MUI ialah sebagai shadiqul hukumah (mitra pemerintah) dan khadimul ummah (pelayan umat). Sebab itu, tanggung jawab MUI hendaknya memberikan kenyamanan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
“Kita (MUI) punya tugas sebagai mitra pemerintah, maka tanggung jawab kita tidak hanya hidup sebagai bagian dari bangsa, tapi juga terlibat penuh dalam proses menciptakan kenyamanan di Republik Indonesia,” katanya saat membuka acara.
Berkaitan dengan politik menjelang pesta demokrasi, lanjut Fauzi Palestina, juga turut menjadi tanggung jawab bersama. Tentu, dengan berpegang teguh kepada manhaj Islam wasathiyah untuk menjaga kondusifitas dan kenyamanan dalam proses demokrasi ini.
“Karena setiap satu individu lain punya kecenderungan yang berbeda. Maka dengan ini MUI merekomendasikan boleh berbeda pilihan tapi jangan saling bermusuhan dan membenci. Karena bagaimanapun kita sebagai warga Indonesia harus merawat persaudaraan,” tuturnya.
Sementara Ketua Komisi Infokom MUI Jawa Timur, HM Sururi Arumbani menyampaikan, tema Narasi Moderat ‘Tolak Politik Identitas dan Hoax di Tahun Politik’ itu diambil karena MUI punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk tetap dalam beraktivitas politik menggunakan narasi-narasi moderat.
“MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa tentang larangan menggunakan politik identitas sebagai pijakan atau alat untuk memperoleh suara,” ujarnya.
Sururi menambahkan, bahwa masyarakat harus memegang prinsip kebenaran dan kemaslahatan, sehingga apapun proses politik tetap bisa menjaga nilai-nilai agama yang dianut.
Pihaknya juga menyadari bahwa yang terlibat dalam proses politik itu banyak sekali tokoh-tokoh agama. Namun, keterlibatan mereka itu sebagai sikap pilihan individu, karena memilih dalam proses politik adalah hak yang dijamin dalam Undang-undang Dasar.
“Oleh karena itu, kita harus bisa menyeimbangkan dan berjuang dalam jalur politik tapi tetap teguh memegang nilai-nilai Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin,” tandasnya.
