Surabaya, MUIJatim.or.id
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menggelar Evaluasi dan Anugerah Kinerja MUI se-Jawa Timur 2022. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses akreditasi MUI Jawa Timur.
Dari proses akreditasi tersebut, ada lima kategori penerima anugerah kinerja MUI yaitu Bidang manajemen organisasi diraih oleh MUI Gresik, bidang pelayanan diraih oleh MUI Banyuwangi, bidang inovasi dan kepeloporan diraih oleh MUI Batu, bidang kerja sama diraih oleh MUI Surabaya serta bidang dukungan pemerintah daerah diraih oleh MUI Kabupaten Pasuruan. Dan juara umum diraih oleh MUI Gresik.
KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, Ketua Umum MUI Jawa Timur mengatakan bahwa program akreditas adalah perbaikan tata kelola sesuai sistem dan pola yang sudah dibuat oleh MUI Jawa Timur, sekaligus upaya meningkatkan pelayanan mereka kepada umat.
“Alhamdulillah banyak MUI yang sebelumnya tidak punya kantor dan sekarang punya kantor sendiri. Kemudian MUI yang dulunya tidak aktif, sekarang bisa lebih aktif lagi,” katanya saat sambutan, Rabu (28/12/2022).
Kemudian, Kiai Mutawakkil mengungkapkan akan menindaklanjuti peluang yang diberikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seperti pemberdayaan ekonomi umat.
“Peluang yang diberikan gubernur tentu akan kami respons melalui komisi, lembaga dan badan yang ada di MUI yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Karena ini merupakan kerja sama antara ulama dan umara,” ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo itu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa evalusi program dari MUI 2022 banyak hal yang dijadikan catatan dan best practice bagi daerah lain.
“Dengan penganugerahan ini, MUI kabupaten/kota bisa diberikan refrensi bagaimana akreditasi manajemen organisasi, kerja sama dan seterusnya,” terangnya.
Di samping itu, Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur tersebut menambahkan bahwa MUI memiliki banyak peluang yang tidak diambil pemerintahan.
“Misalnya peran MUI dalam proses penguatan sertifikasi halal termasuk juleha. Ini hal-hal yang tidak mudah dilakukan oleh pemerintah maupun Kemenag dan itu bisa disapa oleh berbagai program MUI yang bisa secara strategis mengantarkan ekonomi umat serta industri halal secara lebih sistemik,” ujarnya.
