SURABAYA, MUI Jatim – Pada hari Senin, 13 Juli 2026, Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menjadi saksi pertemuan strategis antara Badan Silaturrahmi Ulama’ Pesantren Madura (Basra) dengan jajaran pengurus MUI Jawa Timur. Pertemuan yang dibalut dalam agenda silaturahmi ini secara khusus menyoroti berbagai isu sentral keumatan yang kian meresahkan, mulai dari penyebaran paham LGBT hingga fenomena degradasi moral di tengah masyarakat.
Silaturahmi ini disambut hangat oleh jajaran pimpinan MUI Jatim. Turut hadir dalam forum tersebut antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, Ketua Bidang Fatwa KH. Ma’ruf Khozin, Ketua Bidang Pesantren KH. Jazuli Nur, Lc., Sekretaris Umum Dr. KH. M. Hasan Ubaidillah, serta Ketua Komisi Fatwa KH. Sholihin Hasan beserta jajaran anggota komisi fatwa MUI Jatim.
Sementara itu, rombongan ulama Basra yang hadir dalam pertemuan ini di antaranya adalah KH. Syafi’uddin Abd Wahid, KH. Muhdhar Abdullah selaku juru bicara, Dr. KH. Muhamad Aunul Abied Shah, KH. Muad, KH. Abdul Ghaffar, KH. Rahbini Abd. Latif, dan KH. Musyafa’.
Sorotan Utama: Dari LGBT, Narkoba, hingga Fenomena “Joget” di Acara Imtihanan
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan ulama Basra memaparkan sejumlah keresahan yang membutuhkan intervensi konkret dari MUI. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi:
- Maraknya Perilaku LGBT: Ulama Madura menyoroti pentingnya langkah komprehensif dalam menyikapi persoalan LGBT agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah yang terkenal sangat taat beragama tersebut. Isu ini semakin mendesak mengingat perilaku LGBT di muka umum, seperti di Surabaya, dilaporkan semakin berani dan terbuka.
- Peredaran Narkoba: Terdapat kekhawatiran meluas terkait peredaran narkoba di wilayah pesisir Madura, yang oleh masyarakat setempat kerap disamarkan dengan istilah “gula Malaysia” untuk menghindari kecurigaan.
- Fenomena Sosial Sound Horeg dan Joget: Terjadi pergeseran nilai pada acara imtihanan (perayaan akhir tahun pelajaran) di mana kegiatan keagamaan justru diisi dengan panggung hiburan, drum band, dan penari berpakaian minim yang sangat tidak sesuai dengan nilai pesantren.
- Penurunan Jumlah Santri: Isu-isu sosial dan stigma negatif tersebut dikhawatirkan menjadi pemicu turunnya minat masyarakat untuk memondokkan anak-anak mereka ke pesantren.
Sinergi dan Komitmen Kuat antara Basra dan MUI Jatim
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman yang kuat antara ulama Madura dan pimpinan MUI Jawa Timur. Pihak Basra mendesak agar MUI terus bersuara dalam meluruskan berbagai penyimpangan di masyarakat. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan salah satu tokoh ulama Basra yang hadir, yang menyampaikan harapannya terhadap peran aktif MUI:
“Saya berharap MUI ini tidak lelah untuk memberi tausiyah, untuk memberi fatwa, apapun. Meskipun satu tahun dua belas kali tidak masalah. Karena kalau tidak begitu, masyarakat ini akan lengah kepada agama, kepada sesuatu yang dianggap kebiasaan padahal itu maksiat.”
Merespons aduan dan harapan tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Jatim, Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, menegaskan komitmen lembaganya untuk turun tangan. Beliau menguatkan pandangan Basra dengan menyatakan:
“MUI memiliki prinsip sebagai khadimul ummah (pelayan umat) yang bertugas menjamin terjaganya umat dari perbuatan-perbuatan maksiat… Kami di MUI akan menindaklanjuti dengan melakukan kajian apakah nanti akan dikeluarkan fatwa atau tausiyah yang ditujukan kepada para pengasuh pesantren untuk berhati-hati dalam menampilkan aksesoris acara yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, demi menjaga marwah dan martabat pesantren.”
Dukungan untuk mengawal ketat persoalan ini juga dipertegas oleh Sekretaris Umum MUI Jatim, Dr. KH. M. Hasan Ubaidillah. Memahami keresahan para kiai yang hadir, beliau menegaskan pentingnya suara MUI Jatim sebagai rujukan utama yang didengar oleh masyarakat luas:
“Ada sentuhan-sentuhan tausiyah dari MUI Jawa Timur yang kemudian bisa disosialisasikan. Barangkali ketika yang bersuara itu adalah Majelis Ulama Indonesia, mungkin bisa diperhatikan oleh para kiai-kiai pemangku pesantren, madrasah dan lain sebagainya.”
Pertemuan ini ditutup dengan optimisme bahwa kolaborasi antara Basra, MUI Jawa Timur, serta dukungan dari pemangku kebijakan pemerintah daerah akan mampu menetralisir kemungkaran dan mengembalikan kemurnian syiar Islam di wilayah Jawa Timur, khususnya Madura.
