SURABAYA, MUI Jatim – Dalam rangkaian acara Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025-2030, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan sambutan yang menitikberatkan pada urgensi kolaborasi antara ulama dan pemerintah. Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Khofifah memaparkan berbagai permasalahan sosial kritis di masyarakat yang membutuhkan sentuhan dakwah dan solusi keagamaan.
Digitalisasi Dakwah: Menjawab Kebutuhan Referensi Keagamaan
Gubernur Khofifah mengungkapkan fakta menarik mengenai tingginya kebutuhan masyarakat akan referensi keagamaan di ranah digital. “Lebih 60 persen viewer dari berbagai link sosial media itu mencari referensi keagamaan,” ungkap beliau. Ia mencontohkan NU Online yang kerap menduduki peringkat tiga besar media arus utama, membuktikan tingginya minat masyarakat terhadap sumber keagamaan yang valid.
Tingginya antusiasme ini, menurut Khofifah, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi MUI. “MUI ini menjadi penguat dari banyak hal yang ingin diperoleh jawaban-jawaban yang sahih dari persoalan-persoalan yang dihadapi umat,” jelas Khofifah. Ia berharap para kiai dan ulama dapat merumuskan referensi yang berpedoman pada “sanad keilmuan yang jelas” di media sosial. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat tidak semua konten agama di ruang digital dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Kalau mereka terpandu secara sosial media, belum tentu sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan,” tekan beliau.
Krisis Sosial di Jatim: Pernikahan Dini hingga Darurat Kesehatan Mental
Lebih jauh, Khofifah menyoroti sejumlah permasalahan krusial di Jawa Timur:
Tingginya Dispensasi Kawin (Diska): Khofifah menyampaikan keprihatinannya atas maraknya pengajuan dispensasi perkawinan anak di berbagai wilayah seperti Malang Selatan, Probolinggo, Jember, hingga Madura. Banyak dari kasus tersebut dilatari oleh Married by Accident (MBA). Beliau menceritakan pengalaman pribadinya saat tarawih di Malang Selatan, di mana ia bertemu anak berusia 10 tahun yang sudah memiliki bayi.
Darurat Kesehatan Mental dan Risiko Bunuh Diri: Gubernur juga mengungkapkan realita memprihatinkan terkait kasus bunuh diri di kalangan remaja dan dewasa muda. Ia menceritakan hasil kunjungannya ke Rumah Sakit Menur (RSJ) Surabaya, yang menunjukkan bahwa kasus bunuh diri kini marak terjadi tanpa mengenal hari. Tekanan keluarga, seperti paksaan dari orang tua terkait pilihan universitas, kerap menjadi salah satu pemicunya.
Ancaman Pornografi dan Adiksi Gawai pada Anak: Di RS Menur pula, Khofifah menemukan lonjakan pasien anak-anak dan balita yang mengalami kecanduan gawai secara akut. Yang lebih meresahkan, kasus rujukan tertinggi untuk pasien di bawah 18 tahun didominasi oleh akses pornografi. “Dan mereka itu bukan hanya akses media, mereka itu aktif. Aktif sudah melakukan itu,” ungkap Khofifah.
Krisis Kesehatan Seksual (HIV/AIDS): Khofifah juga menyebutkan temuan di Sidoarjo, di mana dari 12 calon pengantin yang diperiksa, mayoritas terkonfirmasi positif HIV/AIDS.
MUI sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Dalam penutupannya, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan rentetan persoalan sosial dan keagamaan tersebut sendirian. Apalagi, pemerintah daerah (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) tidak memiliki dinas khusus yang menangani urusan agama secara komprehensif, selain lembaga vertikal seperti Kemenag.
Oleh karena itu, Khofifah berharap MUI dapat hadir sebagai mitra strategis dalam mengawal masyarakat, tidak hanya melalui fatwa, namun juga pendampingan langsung. “Kinerja-kinerja birokrasi, indeks kinerja utama, indeks kinerja daerah, dan seterusnya tetap membutuhkan penguatan dan ruh spiritualitas,” tutup Gubernur Khofifah. Beliau meyakini bahwa kolaborasi dengan MUI, dengan segala komisi, bidang, dan lembaganya (KBL), akan memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat Jawa Timur secara holistik.
