SURABAYA, MUI Jatim – Rangkaian acara Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025-2030 dan Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) se-Jawa Timur tahun 2026 resmi digelar pada hari Ahad, 12 Juli 2026. Membuka rangkaian agenda strategis ini, prosesi pengukuhan diselenggarakan dengan khidmat di Gedung Negara Grahadi pada pagi hari, untuk kemudian dilanjutkan dengan musyawarah kerja di Kantor MUI Provinsi Jawa Timur pada siang harinya.
Sinergi Ulama dan Umara di Jawa Timur
Ketua Umum MUI Pusat dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas fasilitas pelantikan yang bertempat di Gedung Negara Grahadi. Beliau menegaskan bahwa hal ini mencerminkan keharmonisan hubungan antara ulama dan umara (pemerintah) di Jawa Timur.
“Pengukuhan ini dilakukan di sebuah tempat yang sangat baik sekali, milik Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan betapa baiknya, betapa bagusnya hubungan antara ulama dan umarok di Jawa Timur ini,” ungkap Ketua Umum MUI Pusat. Beliau mengingatkan bahwa sinergi ini penting untuk dijaga demi eksistensi pemerintah dan umat, karena ketidakharmonisan antara ulama dan pemimpin daerah akan membawa akibat yang tidak diinginkan.
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan beserta jajaran pejabat daerah lainnya. Dalam pengantar acara, Gubernur Khofifah sempat menyisipkan analogi persepakbolaan internasional yang menarik perhatian. Sebagaimana dikutip oleh Ketua Umum MUI Pusat, Gubernur Khofifah menyinggung nama-nama ikonik seperti Lionel Messi dan Maradona untuk menganalogikan dinamika lapangan, di mana pemain terhebat pun harus tetap tunduk pada peran pengadil atau “wasit”. Hal ini sejalan dengan peran MUI sebagai penengah dan penjaga keseimbangan umat di tengah dinamika zaman.
Harapan Baru di Bawah Kepemimpinan Prof. Halim
Dalam momen bersejarah ini, Ketua Umum MUI Pusat menitipkan pesan dan tantangan khusus kepada Prof. Halim agar MUI Jawa Timur dapat bekerja lebih maju, aspiratif, dan berinovasi dalam melayani masyarakat.
Secara spesifik, Ketua Umum MUI Pusat memberikan dorongan moral terkait pemberdayaan perempuan dalam struktur ulama. Beliau berpesan:
MUI diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak ulama, intelektual, dan cendekiawan perempuan di dalam jajaran kepengurusannya.
Proses kaderisasi ulama perlu melibatkan generasi muda dari pesantren, termasuk para “ning”, agar cakrawala berpikir keislaman dan keindonesiaan mereka tidak terkungkung di ruang yang sempit.
Keterlibatan berbagai latar belakang akan membuka wawasan bahwa keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah kekuatan sejati umat Islam di Indonesia.
Dua Mandat Utama MUI: Menjaga Agama dan Negara
Di hadapan seluruh pengurus yang baru dikukuhkan, Ketua Umum MUI Pusat kembali mengingatkan akan tanggung jawab utama atau mas’uliyah majelis ini. Terdapat dua keping mata uang yang tidak terpisahkan dalam amanah MUI, yakni himayatul din (menjaga agama) dan himayatul daulah (menjaga kedaulatan negara).
Dalam implementasinya, pengurus MUI Jawa Timur diamanatkan untuk fokus pada pilar-pilar pelindungan umat, yaitu:
Menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari berbagai pemahaman yang menyimpang, ekstrem, radikal, maupun sekuler.
Melindungi umat Islam dari segala upaya pemurtadan yang memanfaatkan kerentanan ekonomi maupun sosial.
Merawat ukhuwah Islamiyah dan mencegah perpecahan di antara 87 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang bernaung di bawah MUI, serta menghormati perbedaan amaliyah yang ada.
Membentengi akhlak umat, khususnya generasi muda, dari pengaruh destruktif seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkotika.
Dengan pelantikan ini, pengurus MUI Jawa Timur Masa Khidmat 2025-2030 diharapkan siap menyongsong hari esok dengan kaderisasi yang kuat dan cakrawala berpikir yang selaras dengan nilai Islami dan keindonesiaan.
