Ponorogo, MUI Jatim. Or. Id
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyelenggarakan silaturahim ke sejumlah kawasan. Kali ini menyapa daerah Matraman yang meliputi Ponorogo, Madiun, Pacitan, Magetan dan Ngawi. Kegiatan dipusatkan di Pesantren Darul Huda Mayak, Tonatan, Ponorogo, Sabtu (19/08/2023).
Secara khusus, Ketua Umum MUI Jatim, KH M Hasan Mutawakkil Alallah mengingatkan kepada kepengurusan di daerah agar tetap menjaga netralitas. Apalagi akan banyak kegiatan di kabupaten dan kota yang berhubungan dengan politik. Dalam kondisi seperti itu, MUI seharusnya tetap netral.
“Tahun 2023 adalah tahun politik. Maka, MUI di daerah masing-masing akan menjumpai kegiatan maupun event besar dan juga pawai yang ujungnya adalah kontestasi politik,” kata Kiai Mutawakkil.
Pengasuh Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kraksaan, Probolinggo ini menjelaskan bukan berarti melarang pengurus MUI untuk berpolitik.
“Pilihan politik adalah kedaulatan setiap warga negara bangsa, tapi jangan menggunakan MUI. Biarkan MUI dalam posisi netral,” tegasnya.
Namun dirinya tidak menampik bahwa pilihan harus ditentukan oleh setiap pengurus MUI. Akan tetapi yang harus diingat adalah bahwa yang hendaknya dikedepankan yakni politik bangsa.
“Apa itu politik bangsa? Ya menyelamatkan NKRI, Pancasila dan lain sebagainya,” terangnya.
Demikian juga politik bangsa dapat diejawantahkan dengan politik akhlak. Yang mana, para politisi nantinya bisa amanah, menjujung kejujuran, keadilan, kemanusiaan, persatuan dan semacamnya.
“Ini juga disebut sebagai high politics, dan MUI ada di posisi tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam praktiknya urusan jabatan dan dukung mendukung hendaknya dipasrahkan kepada partai poltik.
“Sekali lagi, jangan bawa-bawa MUI,” tandasnya.
