SURABAYA, MUI Jatim – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menggelar audiensi lanjutan bersama tim kuasa hukum dan para korban terkait kasus dugaan aliran sesat pengakuan ‘Imam Mahdi’ di Kabupaten Bangkalan. Pertemuan strategis ini dilangsungkan di Kantor MUI Jawa Timur pada hari Jumat (13/11/2026).
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pengurus teras MUI Jatim. Hadir secara langsung Sekretaris Umum MUI Jatim, Dr. KH. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si., Ketua MUI Jatim Bidang Penanggulangan Bencana, KH. Ainul Yaqin, S.Si., M.Si., Apt., serta Sekretaris Bidang Fatwa dan Halal, Dr. KH. Nur Fauzi, S.Hum., M.Pd. Turut hadir memperkuat kajian akademis dan syariat, Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH. Sholihin Hasan, M.HI., Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan, Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum., beserta Sekretaris Komisi Pengkajian. Dari pihak pengadu, hadir para korban secara langsung dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
Sekretaris Umum MUI Jatim, Dr. KH. M. Hasan Ubaidillah, menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menggali informasi yang menyeluruh langsung dari para korban agar MUI dapat mengambil langkah yang tepat. “Kami perlu melakukan pendalaman dan tentunya ingin mendapatkan informasi yang konkret dan valid. Mohon dalam diskusi dibuka sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sehingga Majelis Ulama Indonesia bisa menilai dengan komprehensif dan memotret apa yang terjadi di lapangan,” ujar Gus Hasan Ubaidillah.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Jatim, Dr. Listiyono Santoso, menyoroti pentingnya strategi pembuktian dan kehati-hatian dalam mengumpulkan fakta material dari ajaran tersebut. “Hukum itu adalah fakta material yang paling penting. Kita harus berhati-hati supaya tidak membalik logika,” tegas Dr. Listiyono.
Dari sisi penetapan hukum syariat, Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH. Sholihin Hasan, bersama jajaran komisi fatwa juga akan memastikan bahwa proses pendalaman ini adalah mekanisme standar MUI agar produk fatwa yang dihasilkan akurat dan kuat. Majelis Ulama Indonesia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dan membutuhkan bukti yang konkret, baik berupa kitab, buku, maupun dokumen ajaran tertulis. Pengumpulan bukti-bukti fisik ini sangat esensial agar putusan penetapan kesesatan nantinya benar-benar valid, argumentatif, dan tidak bisa terbantahkan secara ilmiah.
