Surabaya, MUI Jatim
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan pentingnya sinergi ulama dan umara sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang sejahtera dan maslahat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Jawa Timur, Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, M.Si., dalam program Jurnal TV9 bertema “Sinergi Ulama–Umara untuk Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”, Selasa (21/1/2026).
Menurut Hasan Ubaidillah, MUI memiliki dua fungsi strategis, yakni shadiqul hukumah (mitra pemerintah) dan khadimul ummah (pelayan umat). Kedua fungsi tersebut merupakan manifestasi dari sabda Rasulullah SAW tentang dua golongan penentu kebaikan umat, yakni ulama dan umara.
“Jika ulama dan umaranya baik, maka baiklah seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika keduanya rusak, maka rusak pula masyarakatnya. Di sinilah relevansi sinergi ulama dan umara menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia menambahkan, MUI hadir untuk menyertai dan mengawal kebijakan pemerintah agar seluruh program pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan membawa kemaslahatan umat. Dalam konteks Jawa Timur, sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai pembidangan di tubuh MUI, termasuk Komisi Lembaga dan Badan (KLB), yang secara aktif berkolaborasi dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu contoh konkret kolaborasi tersebut adalah pengawalan pengembangan industri halal di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, Jawa Timur berhasil meraih penghargaan prestisius di bidang pengembangan industri halal. Ini tidak lepas dari peran MUI dalam mengawal kebijakan dan implementasinya agar sesuai prinsip syariah,” ujarnya.
Hasan Ubaidillah juga menyoroti keberhasilan program kaderisasi ulama di daerah yang dijalankan MUI Jawa Timur bekerja sama dengan Pemprov Jatim.
“Ketika program-program MUI dikolaborasikan dengan Pemprov Jatim, hasilnya luar biasa. Contohnya saat penanganan Covid-19. Ketika vaksin AstraZeneca menjadi polemik, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa demi hifdz an-nafs (perlindungan jiwa), sehingga masyarakat akhirnya berbondong-bondong mengikuti vaksinasi,” jelasnya.
Contoh lain adalah polemik penggunaan sound horeg di masyarakat. MUI Jawa Timur mengeluarkan pandangan keagamaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda, dan Pangdam. Kebijakan tersebut dinilai mampu meredakan polemik dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat.
“Itulah fungsi nyata sinergi ulama dan umara. Ulama memberikan panduan moral dan keagamaan, umara menerjemahkannya dalam kebijakan, sehingga masyarakat merasa tenang dan terlindungi,” ujarnya.
Ke depan, MUI Jawa Timur juga akan menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) dengan melibatkan KLB serta MUI kabupaten/kota. “Forum tersebut diharapkan melahirkan rumusan strategis di berbagai sektor sesuai pembidangan masing-masing, guna memperkuat kontribusi MUI bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
