SURABAYA, MUI Jatim – Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur turut memberikan pandangan strategis dalam “Seminar Internasional Sharia Justice Forum: International Seminar on Islamic Law” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Islam (Centris) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Rabu (11/11/2026).
Mengusung tema “Where Do Sharia Economic Disputes End Up? Weighing Litigation and Non-Litigation Approaches” (Ke Mana Sengketa Ekonomi Syariah Berlabuh? Menimbang Jalan Litigasi dan Non-Litigasi), forum hibrida ini mempertemukan tiga perspektif utama dalam ekosistem penyelesaian sengketa: pengadilan agama, arbitrase syariah, dan akademisi internasional.
Hadir mewakili Ketua Basyarnas MUI Jatim (Drs. H. R. Soeharyanto) adalah Hakim Arbiter Basyarnas MUI Jatim, Anandyo Susetyo, S.H., M.H. Dalam forum tersebut, pria yang akrab disapa Anton ini memaparkan pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi.
Anton menekankan bahwa dalam mekanisme arbitrase, kesepakatan para pihak mengenai forum penyelesaian sengketa merupakan elemen yang sangat krusial.
“Klausul arbitrase dalam sebuah akad bukan sekadar klausul tambahan atau pelengkap, tetapi dapat menentukan ke mana sengketa akan dibawa ketika hubungan hukum para pihak mengalami masalah seperti wanprestasi atau perselisihan hak dan kewajiban,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa memilih jalur arbitrase bukan berarti menghilangkan peran pengadilan sepenuhnya. Pengadilan agama tetap memiliki peran sesuai kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan, khususnya dalam aspek pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase.
Selain perspektif Basyarnas MUI Jatim, seminar ini juga menghadirkan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Drs. Mufi Baihaqi, M.H., yang mengulas kewenangan absolut peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, perspektif akademik internasional disampaikan oleh kandidat Ph.D., Qoriatul Hasanah, yang memberikan dimensi keilmuan dan perkembangan hukum ekonomi Islam secara lebih luas.
Pertemuan tiga aktor penting ini memberikan pemahaman kepada publik bahwa pengadilan dan arbitrase syariah bukanlah dua mekanisme yang harus dipertentangkan. Sebaliknya, forum penyelesaian sengketa harus dipilih berdasarkan karakter akad, klausul, jenis konflik, serta kebutuhan para pihak akan kerahasiaan, kecepatan, dan efektivitas putusan.
Seminar yang berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum UNESA ini diikuti oleh sedikitnya 500 peserta yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, hakim, advokat, arbiter, hingga pelaku industri keuangan syariah. Mereka hadir baik secara luring maupun daring melalui Zoom dan YouTube.
Melalui kegiatan ini, diharapkan literasi ekonomi syariah masyarakat semakin meningkat, tidak hanya terfokus pada penyusunan akad yang halal, tetapi juga pemahaman komprehensif mengenai mitigasi risiko dan langkah hukum yang harus ditempuh untuk mencapai keadilan apabila terjadi sengketa.
