Surabaya, MUI Jatim
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menerima kunjungan MUI DKI Jakarta dalam rangka memperkuat sinergi serta melakukan studi pengembangan program pelayanan umat. Kunjungan yang berlangsung pada Minggu (12/4/2026) ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan organisasi keulamaan di berbagai bidang.
Bendahara Umum MUI DKI Jakarta, Dr. Abi Ikhwanudin, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan pengalaman yang diperoleh selama kunjungan di Jawa Timur.
“Terima kasih atas sambutan hangat dari MUI Jawa Timur. Kunjungan ini memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi kami, sekaligus menambah semangat kami yang sejalan dengan semangat para kiai di MUI Jawa Timur dalam melayani umat,” ungkapnya.
Ia juga berharap hubungan kelembagaan ini terus berlanjut dalam bentuk kunjungan balasan dan kerja sama yang lebih luas.
“Kami menantikan kehadiran para kiai dari MUI Jawa Timur ke Jakarta. InsyaAllah kami siap menyambut dan melayani dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Alumni Pondok Pesantren Tambakberas Jombang itu menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen peningkatan kualitas kelembagaan, khususnya dalam aspek tata kelola sekretariat.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam implementasi standar ISO yang telah kami peroleh, khususnya dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan sekretariat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rombongan yang hadir merupakan representasi dari penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat wilayah.
“Hari ini kami hadir bersama para ketua, sekretaris, dan kepala sekretariat MUI dari Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, Utara, hingga Kepulauan Seribu. Mereka sebelumnya telah mengikuti pelatihan sejak hari Kamis di Jakarta dengan fokus pada penguatan tata kelola kearsipan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, menegaskan bahwa MUI Jawa Timur memposisikan diri sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelayanan umat.
“MUI Jawa Timur hadir sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. Karena itu, seluruh program kami dirancang tidak hanya berbasis keagamaan, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial kemasyarakatan secara konkret,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa penguatan program MUI Jawa Timur difokuskan pada pembangunan ekosistem yang terintegrasi.
“Kami membagi program dalam beberapa klaster strategis, di antaranya pengembangan ekosistem industri halal, peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan ekosistem halal menjadi salah satu fokus utama.
“Untuk periode sekarang sertifikasi halal yang paling marak adalah MBG karena setiap SPPG harus punya sertifikat halal. Kita tiap tahun melakukan pelatihan juru sembelih halal karena kebutuhannya luar biasa. Dan dari audit yang dilakukan, banyak Rumah Potong Hewan swasta yang penyembelihannya tidak sesuai standar,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ubaid juga mencontohkan peran strategis fatwa MUI Jawa Timur dalam merespons persoalan aktual di masyarakat.
“Saat penanganan pandemi COVID-19, ketika vaksin AstraZeneca menjadi polemik, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa dengan pertimbangan hifdz an-nafs (perlindungan jiwa). Alhamdulillah, hal itu mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong mengikuti vaksinasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran fatwa juga terlihat dalam merespons dinamika sosial di tingkat lokal.
“Contoh lain adalah polemik penggunaan sound horeg di masyarakat. MUI Jawa Timur memberikan pandangan keagamaan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda, dan Pangdam, sehingga memberikan kepastian dan ketertiban di tengah masyarakat,” pungkasnya.
